Proyek Pekerjaan Jalan Bulang Prambon Rugikan Pedagang Dan Warga Yang Terdampak

SIDOARJO I  Karya Rakyat - Proyek pekerjaan  jalan Bulang Prambon, berdampak merugikan banyak para pedagang yang berada di lokasi pekerjaan tersebut,para pedagang yang terdampak langsung oleh proyek tersebut dengan terpaksa menutup usahanya atau tempat dagangannya.

Bagaimana tidak,para pedagang yang terdampak langsung oleh proyek pekerjaan jalan tersebut dengan terpaksa harus menutup dagangannya, dengan demikian perputaran ekonominya menjadi berhenti,namun para pedagang-pedagang tersebut tidak mendapat kompensasi dari pemerintah atau dinas PUPR terkait dan kontraktor pelaksana proyek pekerjaan jalan bulang-prambon.

Sempat ada beberapa pedagang yang nekat untuk melanjutkan untuk membuka dagangannya. Salah satunya adalah pedagan makanan jadi dan sayuran namun usaha mereka tetap gagal dan sia-sia.

Saat di konfirmasi awak media terkait mengapa mereka nekat meneruskan usah dagangannya. Salah satu pedagang mengatakan,untuk melanjutkan perputaran ekonominya demi menghidupi keluarga, namun usaha kami sia-sia dan mubazir karena dagangan kami tidak laku, karena banyak pelanggan kami tidak ada yang mau datang sebab akses jalannya di tutup ujar salah satu pedagang yang tidak mau disebut namanya.

Dia berharap ada solusi dari pemerintah atau dinas PUPR terkait dan kontraktor pelaksana pekerjaan Bulang Prambon untuk memberi kompensasi bagi pedagang yang terdampak langsung,sebab dengan adanya proyek jalan tersebut banyak pedagang yang dirugikan selama proses pekerjaan jalan tersebut,karena penghasilan sehari harinya adalah berdagang, itu sebabnya kami berhak ada perhatian dari pemerintah dan kontraktor untuk nasib keluarga para pedagang yang hanya mengandalkan berdagang, tegasnya.

Ironisnya, dengan ditutupnya akses jalan Bulang Prambon karena ada proyek pekerjaan jalan maka tutup pula usaha dagangan mereka yang sehari hari hanya mengandalkan berdagang untuk perputaran ekonomi keluarga, tetapi mereka harus kehilangan mata pencaharian selama proses pekerjaan jalan berlangsung dan tidak ada kompensasi dari dinas terkait dan kontraktor pelaksana pekerjaan. (Iud/ind)

Read more...

Bendungan Sungai Krasak, Dikerjakan CV Yang Expayet ?

Proyek Itu Rugikan Negara Ratusan Juta Rupiah

SURABAYA I Karya Rakyat -  Pembangunan bendung Krasak tahun 2016 yang menelan anggaran APBD Provinsi Jatim sebesar Rp1.833.999.000,- yang dimenangkan CV Surya Tama (Suta). Diduga dalam Pelaksanaan proses lelang di tahun 2016 sarat dengan KKN.

Bagaimana tidak. diketahui bahwa CV Suta selalu bermasalah dalam melaksanakan proyek pembangunan pasangan batu atau plensengan, yang lebih gila lagi bahwa CV Suta tidak terferifikasi atau tidak terdaftar dimana alamat CV Suta dI nganjuk fiktif. 

Saat Karya Rakyat melakukan infestigasi di alamat CV Suta tersebut namun hanya sebuah rumah kosong dan tidak tampak seperti sebuah CV, namun yang lebih anehnya dalam proses pelelangan CV Suta lolos dalam ferifikasi pelelangan dan dimenangkan oleh pokja serta ULP dan disetujui oleh Ir. Moh, Fajar Taufiq, sp. Selaku PPK Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Prov Jatim UPT Pasuruan. Diduga kuat ada praktik KKN dalam proses pelelangan bendung krasak tahun 2016 lalu.

Dalam hal ini. Status hukumnya patut dijadikan atensi pihak penegak hukum yang menangani kasus bendung Krasak 2016 tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang menangani langsung kasus tersebut harus tegas dan memeriksa pejabat - pejabat yang terkait,dalam proyek bendung krasak tahun 2016, dimana pejabat - pejabat tersebut PPK, PA, KPA, pejabat ULP dan Pokja ULP patut diperiksa terkait lelang yang dimenangkan CV Suta, dimana status CV Suta yang tidak terdaftar dan terferifikasi ijin usahanya pun sudah expayet selama bertahun - tahun.

Terkait hal ini, PPK pembangunan bendung krasak 2016 saat itu. Ir. Moh, Fajar Taufiq, sp, yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut sudah di pindah tugaskan di UPT SDA Malang, hal ini terkesan ada upaya pengamanan terhadap Fajar Taufiq sebagai PPK, agar lolos dari jeratan hukum. Sedangkan keberadaan CV Suta tidak diketahui keberadaannya dikarenakan alamat yang dipakai CV Suta hanya alamat fiktif dan hanya sebuah rumah kosong.

Dengan ambrolnya plengseng sayap kiri dan kanan bendung Krasak tersebut, negara telah dirugikan sebesar Rp 456 juta sekian, namun proses hukumnya jalan ditempat,terkesan hanya dugaan siapa yang patut di jadikan tersangka dalam kasus ini ?...

Menurut keterangan Ir. Fauzy PPK bendung krasak yang baru,proses hukumnya sedang berjalan dan di tangani langsung oleh kejati jawa timur,namun kejati meminta bantuan dari kejari pasuruan untuk pengumpulan data - data yang ada mas terang fauzy.

Saat disinggung terkait CV Suta yang hanya melaksanakan pekerjaan 60% itu, fauzy mengatakan bahwa itu sebagai wanprestasi dan CV Suta sudah di blak list, sedangkan anggaran yang sudah terserap sebesar Rp. 1,026 milyar dan sisah anggaran Rp. 686 juta dikembalikan ke negara terang Fauzy.

Disinggung terkait pekekerjaan rehabilitasi bendung krasak tahun 2017 yang menelan anggaran APBD sebesar Rp. 624 Juta dengan supervisi sebesar Rp. 75.000.000 total anggaran Rp. 699.000.000, fauzy mengatakan,itu sebuah pilihan mas, karena jika tidak di perbaiki kerusakan akan semakin parah dan membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk membangunnya kembali tuturnya, saat diminta untuk menunjukan dokumen pengembalian sisah anggaran fauzy hanya mengatakan ada dan tidak bisa menunjukan.

Berdasarkan analisa kami dimana anggaran tersebut hanya berselisih 13 juta dari sisah anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 686 juta yang di kembalikan saat itu, ada indikasi bahwa sisah anggaran tahun 2016 yang seharusnya digunakan untuk melanjutkan pekerjaan, namun digunakan untuk rehabilitasi bendung krasak yang ambrol dan masuk dalam pelelangan tahun 2017 ada apakah ?

Merujuk dari penjelasan Fauzy. Yang mengatakan bahwa proses hukumnya sedang dalam penanganan pihak kejaksaan tinggi Jawa Timur, Karya Rakyat mengkonfirmasi Richad Kasi Pidkum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 15/11.

Richad mengatakan, tidak tahu menahu terkait kasus bendung Krasak Probolinggo 2016 yang ambrol tersebut sedang dalam penanganan kejati yang sudah hampir satu tahun berjalan itu,.

Sampai sampai Richad melakukan kroscek ke bagian Pidsus (Pidana Kusus) Kejati terkait kasus bendung Krasak Probolinggo 2016 yang ambrol, namun kasi Pidsus dan Kasi Pidkum juga mengatakan tidak ada proses penanganan hukum untuk kasus bendung Krasak Probolinggo 2016, menurut mereka itu kesaksian palsu yang diberikan oleh PPK nya itu, dan itu sudah melanggar. Dan akan segera kami tindak ketus mereka. (Ind)

Read more...

Peningkatan Jalan RT.05 RW.06 / RT.04 RW.07 Desa Tebel Diduga Fiktif

SIDOARJO I Karya Rakyat  - Proyek peningkatan jalan RT.05 RW.06 / RT.04. RW.07 Desa Tebel Kecamatan Gedangan yang menelan anggara APBD sebesar Rp. 282 Juta diduga fiktif, awal pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan tersebut dikerjakan sejak tanggal 1/06/2017 dan berahkir pada tanggal 01/11/2017, namun hingga pertengahan bulan November 2017 ini tidak ada tanda-tanda kegiatan pekerjaan peningkatan jalan yang sesuai data di LPSE Kab. Sidoarjo Tahun 2017.

Bagaimana tidak. Piningkatan jalan RT.05 RW.06 hinga RT.04. RW.07 Desa Tebel yang menggunakan anggaran dari APBD dengan nilai pagu Rp.414 juta yang dimenangkan oleh PT. Berkah Mulia Jaya sebesar Rp. 282 Juta tidak dipergunakan untuk pekerjaan peningkatan jalan tersebut, namun anggaran sebesar Rp. 282 juta tersebut diduga dijadikan bancak'an oleh kontraktor dan pejabat PUPR Kab. Sidoarjo.

Dari hasil infestigasi di lapangan tidak ada kegiatan apapun di lokasi tersebut bahkan bekas matrial untuk pengaspalan juga tidak ada samasekali,ironisnya saat awak media mengkonfirmasi ibu ida warga di RW.06 dan ibu sri warga RW.07 Desa Tebel mereka mengatakan,bahwa disini tidak ada pekerjaan peningkatan jalan yang mas maksut. Yang ada justru warga yang inisiatif menambal jalan yg berlubang dengan cara menguruknya ketus ibu sri.

Senada dengan ibu sri. Nurul salah satu perangkat desa desa tebel yang secara langsung menerima surat pemberitahuan dari dinas PUPR dan Kontraktor terkait kegiatan pekerjaan peningkatan jan di RW.06 sampai RW. 07 desa tebel.

Nurul mengatakan bahwa surat tersebut saya terima sejak bulan Mei 2017 mendekati proses pelaksanaan pekerjaan peningkatan jalan namun hingga sekarang pekerjaan tersebut tidak terwujud alias fiktif jelas Nurul.

“Diduga kuat. Anggaran sebesar Rp.282 juta di jadikan bancak'an oleh Pejabat PUPR bidang Jalan Kabupaten Sidoarjo dan rekanannya” sambung Nurul.

Dalam hal ini. Penyelenggara kegiatan yaitu Dinas PUPR dan rekanan penyedia barang/jasa PT Berkah Mulia Jaya, telah melanggar Pepres Nomer 54 Tahun 2010 sekarang berubah menjadi Pepres No 4 tahun 2015,Tentang Pengadaan Baran/jasa. Penyelenggara bersama rekanan telah melanggar Pasal 6 tentang etika pengadaan barang/jasa dan akan dikenakan sangsi yang telah diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 Perubahan No. 4 Tahun 2015, yang tertera dalam. Pasal. 118, Ayat 7 Huruf a,b,c. Pasal. 120, pasal 121, dan Pasal 122 Huruf a dan b.

Hingga berita ini dimuat. Yudi Tetra Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan peningkatan jalan desa tebel tidak dapat ditemui untuk dimintai keterangan terkait lelang siluman peningkatan jalan RT.05/RW.06 dan RT.04/RW.07 Desa Tebrl. Kecamatan Gedangan. (Ind)

Read more...

Humas RS Sakit Premier Surabaya Di Duga Lindungi Oknum Dokter Bejat

SURABAYA I Karya karya, Surabaya-berita terkait  salah satu oknum dokter di rumah sakit Premier,yang diduga melakukan perbuatan mesum terhadap salah satu pasienya menjadi berbuntut panjang.

Iwan selaku marketing  humas RS Premier didampingi  rekannya Rahmadi kepala HRD pada waktu di konfirmasi tim investigasi media Karya Rakyat di ruanganya Rabu,(15/11) menjelaskan, memang saya dengar kalau ada oknum dokter sini yang di ketahui bernama prof Dr M Thaha,PHD,sp,KGH,Mfinasim,FACP seorang dokter spesialis penyakit dalam di tuduh menggoda istri pasien bernama Leo dan mengajak berhubungan mesum, tapi kan gak ada buktinya mas, ungkapnya

Masih kata Iwan, ia mengatakan menurut informasi dari teman saya sendiri kalau masalah itu sudah selesai,sudah meminta  maaf ke keluarga korban (leo)secara lisan,tetapi untuk urusan termuatnya RS Premier  di media sosial, itu bukan urusan saya, cetusnya.

Sementara, menurut praktisi hukum Dimas Aryo,SH,MM di media Karya Rakyat bahwa apabila korban sudah ada upaya hukum, maka sangat tidak benar kalau pihak RS Primier tetap berdiam diri karena upaya hukum tidak akan berhenti dengan berdiamnya salah satu pihak, tandasnya.(Den)

Foto : Dimas Aryo,SH,MM

Read more...

Kenaikan Tingkat Kelatnnas S Perisai Diri Cabang Surabaya

 

SURABAYA I Karya Rakyat - Keluarga silat nasional perisai diri kota surabaya prestasinya sangat membanggakan,dari hasil kenaikan tingkat Kelatnnas perisai diri yang diadakan di(UPN) Surabaya, menghasilkan bibit baru yang sangat memuaskan  dari tingkat Pelajar SD,SMP,SMA dan perguruan tinggi umum kota surabaya digelar di gedung Giri Loka UPN surabaya Minggu (12/11/2017).

Dimas Aryo Bhasuki,SH,MM ,selaku panitia kejuaraan perisai diri menjelaskan, kali ini peserta ada 10,0000.atlit perisai diri,acara ini berlangsung mulai jam 06 pagi sampai selesai Minggu (12/11), 

Tujuannya adalah sebagai  ajang mengukur kemampuan atlet perisai diri,menjaring bibit muda atlet perisai diri Kota Surabaya yang nantinya dapat  mengharumkan nama Provinsi Jawa Timur di Event tingkat Nasional maupun Internasional,Selain itu untuk kegiatan menuju kenaikan tingkat,cetusnya.

Pendekar muda mas iyung berharap diadakannya kejuaraan kenaikan tingkat perisai diri di tingkat  provinsi jawa timur  ini bisa mengukur sejauh mana kemampuan atlet perisai diri di kota Surabaya, yang nantinya bisa menjadi pelajaran berharga bagi para atlet ketika tunamen tingkat nasional dan internasiol,ujarnya.

Sementara itu,ketua cabang perisai diri Surabaya,Gusti pada waktu di konfirmasi media karya rakyat  mengatakan,bahwa kejuaraan kenaikan tingkat ini untuk mempersiapkan kejuaran  jenjang nasional dan internasional sesuai cita-cita terdahulunya  

Semoga cabang perisai diri dapat di kembangkan lagi dan bisa masuk menjadi ekstrakukikuler di setiap sekolahan di surabaya,bahkan akan diterapkan  di setiap Kecamatan-kecamatan,tandasnya.(sbd)

Read more...

Saling Tuding Hoax Terkait Berita Penangkapan 13 WNA

SURABAYA | Karya Rakyat - Peristiwa yang mencoreng Brigadir R dan sejumlah oknum wartawan Pokja Polda yang namanya sering disebut-sebut BY, di media berita rakyat dan koran pagi membuat geram tim investigasi Karya Rakyat, kenapa tidak tulisan yang melibatkan dirinya mendapat gelontoran uang suap dana penangkapan 13 WNA oleh Polda Jatim di apertemen surabaya pada (21/09) lalu,

Hal itu di buat keruh oleh salah satu oknum wartawan yang tidak bertanggung jawab sebut saja Ed Pri yang mengaku ikut di media Gerbang news dan Ars media Koran Pagi, mendengar ada pertemuan besar di warung nasi depan Samsat Ketintang Jum,at siang (3/11) BY lansung meluncur ke TKP (tempat kejadian perkara) mendatangi Ed Pri dan Ars.

Hal itu karena kecurigaan BY  kepada Ed Pri dan Ars terkuak sudah ed pri  dan Ars mengakui kalau itu semua ulahnya,awalnya saling tuding antara Ed Pri dan Ars, dengan nada marah BY tanya ke ARS, Ris kamu harus ngaku  siapa yang menulis namaku BY dan Deden di online K P dan B R ucap Bayu ," (Red : menirukan kata-kata by) kepada ARS, terus terang yu itu semua ulahnya Ed Pri aku sudah melarang jangan ngujar kebencian Ed atau memuat berita hoax tapi gak di gubris sama (IND : tidak diperhatikan) Ed Pri,yu grutunya. 

Di tempat terpisah Ed Pri mengelak itu semua kan ulahmu Ris ngaku aja, kamu semua gak tahu kalau brigadir R pindah ke Kab Pacitan kok muncul di berita ris ucap," Ed Pri ke pada By "Kesaksian dua oknum wartawan tersebut disaksikan oleh Media Karya Rakyat dan media online lainya, Ars dan Ed Pri mengakui kesalahanya di hadapan By dan akan membuat berita tandingan di Koran Pagi bawasannya tulisan yang berada di KP dan BR hoax,E dan Pri sendiri menyadari kalau perbuatannya bisa di jerat hukum dan melanggar UU ITE. 

Kuasa hukum Media Karya Rakyat Dimas Aryo Bhasuki,SH,MM, menyampaikan, selama ada permintaan maaf dan hak jawab kenapa harus di perkarakan,kita semua satu organisai pengemban hukum,apalagi media sebagai tiang negara dan alat kontrol sosial kalau bisa di selesaikan dengan baik -baik, tandasnya.(sbd)

Read more...