Ombak Besar Nelayan di Pamekasan Tetap Melaut

Pamekasan | Jatimnet - Meski gelombang di beberapa perairan Pamekasan masih tinggi, beberapa nelayan memaksakan diri tetap melaut. Resiko tersebut tetap dilakukan demi memenuhi kebutuhan ekonomi setiap harinya.
Salah satunya dilakukan nelayan di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Beberapa nelayan di desa itu tetap mencari ikan di laut. Seperti yang diutarakan sahrul, dirinya terpaksa menantang laut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebab, selain menjadi nelayan dirinya tidak mempunyai mata pencaharian lain.
Kalau tidak cari ikan, keluarga saya mau makan apa? ini adalah sumber ekonomi keluarga satu-satunya” ucapnya.
Menurutnya, itu bukan hal yang baru. Ombak besar sudah menjadi temannya mencari nafkah setiap hari.
Hal itu sudah resiko menjadi nelayan, setiap hari harus bergelut dengan angin dan ombak. Kalau takut ombak, tidak akan mendapat apa-apa. Baginya, gelombang diperairan tempatnya mencari uang saat ini tidak seberapa.
BERITA SELENGKAPNYA

Read more...

Keterbukaan Informasi Publik di Pamekasan

 Masih Bermasalah

Pamekasan | Jatimnet - Keterbukaan akses informasi publik di Kabupaten Pamekasan hingga kini masih bermasalah, sehingga sebagian satuan kerja perangkat daerah di Kota Gerbang Salam itu harus berurusan dengan Komisi Informasi (KI).
Buktinya sebanyak 23 SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan kini dilaporkan ke KI Jatim, karena menutup akses informasi kepada lembaga pemohon informasi. Khususnya terkait dengan realisasi penggunaan APBD untuk berbagai kegiatan dan proyek pembangunan.
Wakil Ketua KI Jatim Imadoeddin menjelaskan, SKPD yang dilaporkan bermasalah dan menutup akses informasi publik sebanyak 23 SKPD. Laporan sengketa informasi itu telah diterima KI beberapa waktu lalu dan kini masih dalam proses penelitian.
Semua jenis laporan pasti akan kami usut, karena ini menyangkut amanah undang-undang tentang keterbukaan informasi publik,” kata Imadoeddin yang dihubungi wartawan melalui telepon dari Pamakasan.
Ia menjelaskan, SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan yang dilaporkan ke KI Jatim, karena tidak transparan dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan badan publik itu, terkait penggunaan dana APBD, “Jelasnya
Inilah sejumlah SKPD di lingkungan pemkab Pamekasan, yang dilaporkan ke Komisi Informasi (KI) Jatim karena menutup akses informasi publik, terutama terkait dengan penggunaan dana anggaran yang diduga banyak digelembungkan atau dimark up.
Masing-masing di Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Balitbangda), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Pemkab Pamekasan.
Selanjutnya Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (Disporabud), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kantor Ketahanan Pangan (KKP), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.
BERITA SELENGKAPNYA

Read more...