Kurang Maksimal Dan Mendapatkan Raport Merah
Pamekasan,Jatimnet - Kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Pamekasan mendapatkan Raport merah. Pasalnya, Pamekasan berada di urutan ke-3 dari bawah dalam data Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN), dari 38 provinsi di Jawa timur.
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan, rendahnya kinerka SKPD dalam menyerap anggaran selama setahun terakhir menjadi dasar penilaian dari Kemen PAN.
Penyerapan anggaran yang hanya sekitar 40 persen pada tahun 2014 ini menjadi bukti lemahnya kinerja dan rendahnya kemampuan pegawai di lingkungan Pemkab Pamekasan.
"Kemi mendesak Pemkab Pamekasan untuk memperbaiki kinerjanya, agara tidak lagi mendapatkan raport merah," kata Ismail.
Politisi Partai Demokrat itu juga meminta, pada tahun 2015 mendatang, harus ada perbaikan kinerja SKPD. " Tahun 2015 komisi 1 meminta pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memperbaiki SAKIP," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabupaten Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan, selama ini pihaknya telah berupaya keras agar kinerja SKPD maksimal dan akuntabel.
Diakuinya, penilaian itu akan menjadi cambuk bagi jajarannya untuk terus memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun-tahun kedepan.
Selain itu, pihaknya akan tetap menyamakan persepsi tentang reformasi birokrasi dan tahapan menuju akuntabilitas tetap akan dioptimalkan.
“Reformasi birokrasi kan sudah amanat, jadi tahapan menuju akuntabilitas itu sedang kami lalui, kalau sekarang belum optimal ya kami optimalkan,” urainya. (does)
Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail mengatakan, rendahnya kinerka SKPD dalam menyerap anggaran selama setahun terakhir menjadi dasar penilaian dari Kemen PAN.
Penyerapan anggaran yang hanya sekitar 40 persen pada tahun 2014 ini menjadi bukti lemahnya kinerja dan rendahnya kemampuan pegawai di lingkungan Pemkab Pamekasan.
"Kemi mendesak Pemkab Pamekasan untuk memperbaiki kinerjanya, agara tidak lagi mendapatkan raport merah," kata Ismail.
Politisi Partai Demokrat itu juga meminta, pada tahun 2015 mendatang, harus ada perbaikan kinerja SKPD. " Tahun 2015 komisi 1 meminta pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memperbaiki SAKIP," tegasnya.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabupaten Pamekasan, Alwi Beiq mengatakan, selama ini pihaknya telah berupaya keras agar kinerja SKPD maksimal dan akuntabel.
Diakuinya, penilaian itu akan menjadi cambuk bagi jajarannya untuk terus memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun-tahun kedepan.
Selain itu, pihaknya akan tetap menyamakan persepsi tentang reformasi birokrasi dan tahapan menuju akuntabilitas tetap akan dioptimalkan.
“Reformasi birokrasi kan sudah amanat, jadi tahapan menuju akuntabilitas itu sedang kami lalui, kalau sekarang belum optimal ya kami optimalkan,” urainya. (does)
